Menteri Kehutanan Republik Indonesia Hi. Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja sekaligus Sosialisasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di GSG Kabupaten Way Kanan Rabu 1/9.

Menteri Kehutanan disambut Bupati Way Kanan Hi. Bustami Zainudin, S.Pd, Wakil Bupati Hi. Raden Nasution, jajaran Muspida, camat dan kepala kampung se-Way Kanan. Dalam kunjungan tersebut Menhut didampingi dua orang Dirjen dan Sekdaprov Lampung yang mewakili Gubernur Lampung.

Hi. Bustami Zainudin, S.Pd dan Hi Raden Nasution Husin, SE, MM dilantik sebagai Bupati dan Wakil BUpati Way Kanan 2010-2015 oleh Gubernur Lampung Sjachroedin. ZP dalam rapat paripurna DPRD hari Senin 23/8 di ruang rapat parupurna DPRD setempat.

Kekayaan alam hayati yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan titipan kepada semua untuk dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang, oleh karena itu pemanfaatan hasil bumi serta pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab semua yang tidak terbatas dalam wilayah administrasi suatu daerah, bahkan suatu negara. Hal tersebut disampaikan Bupati Way Kanan Drs Tamanuri MM dalam Apel mingguan sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia Senin 7-6 di Halaman Pemkab setempat. Apel diikuti oleh PNS, Pelajar dan tokoh pemerhati lingkungan.

Dalam peringatan yang bertema: ”Keanekaragaman hayati, masa depan bumi kita”. Pemkab Way Kanan juga menyerahkan Piagam Penghargaan dan hadiah kepada Tokoh Penyelamat Lingkungan dan Para Juara Perlombaan dalam ranga Hari Lingkungan Hidup.

Sebagai aparatur pemerintah Pegawai Negeri Sipil terikat oleh aturan dan etika dalam bertugas. Hal ini disampaikan oleh Bupati Way Kanan Drs Tamanuri selaku Inspektur Upacara dalam Upacara Bulanan Senin 21-6 yang diikuti seluruh PNS, TNI dan Polri.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari- hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Etika PNS dalam bernegara contohnya menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan menggunakan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif.